Strategi DPRD Boyolali dalam Membangun Keterbukaan melalui Media Sosial
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boyolali memiliki strategi yang inovatif dalam membangun keterbukaan melalui media sosial. Keterbukaan merupakan salah satu prinsip dasar dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui media sosial, DPRD Boyolali berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Salah satu strategi yang diterapkan oleh DPRD Boyolali adalah dengan aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat. Ketua DPRD Boyolali, Bambang Sutomo, mengatakan bahwa media sosial merupakan alat yang efektif untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. “Kami selalu berusaha untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan melalui media sosial, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai kinerja DPRD Boyolali,” ujar Bambang.
Selain itu, DPRD Boyolali juga aktif dalam menggali masukan dan kritik dari masyarakat melalui media sosial. Anggota DPRD Boyolali, Retno Wulandari, menegaskan pentingnya mendengarkan suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. “Kami selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik melalui media sosial. Hal ini membantu kami dalam menyesuaikan kebijakan yang diambil dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” kata Retno.
Dalam upaya membangun keterbukaan melalui media sosial, DPRD Boyolali juga bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan media massa. Menurut pakar komunikasi politik, Andi Kurniawan, keterlibatan berbagai pihak dalam membangun keterbukaan sangat penting. “Kolaborasi antara DPRD Boyolali, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” ujar Andi.
Dengan strategi yang terencana dan kolaboratif, DPRD Boyolali berhasil membangun keterbukaan melalui media sosial. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui langkah-langkah ini, DPRD Boyolali membuktikan komitmennya dalam mewujudkan good governance di tingkat daerah.